Penjelasan Tambahan Din Syamsuddin Tentang Khilafah

Penjelasan Tambahan Din Syamsuddin Tentang Khilafah

Agaknya ada kesalahpahaman atau paham salah dari satu-dua orang terhadap pikiran yg saya sampaikan sebelumnya tentang khalifah dan khilafah. Mungkin karena terlalu singkat atau karena bahasanya sulit dipahami. Saya sebenarnya bermaksud mengajukan gagasan bhw realisasi tugas manusia sebagai _khalifatullah fi al-ardh_(wakil Tuhan di bumi) sebagaimana disebut dalam al-Qur’an adalah terwujudnya _khilafatullahal-ardh_ (Kekuasaan Allah di Bumi). Manusia sebagai khalifah Allah (Wakil Allah) mengemban amanat mewujudkan yg saya sebut sebagai Khilafah Perenial. Ini adalah misi suci yg harus diemban baik secara individual maupun secara kolektif. Khilafah Perenial ini perlu menjelma dalam Khilafah Kultural atau Sivilisisional, yg tiada lain adalah suatu Sistem Tamaddun/Sistem Peradaban. berdasarkan nilai-nilai Allah yg diwakili (untuk tidak mengatakan Sistem Peradaban Islam).

Pikiran ini sudah sering saya sampaikan ketika menjadi pembicara di fora internasional dengan istilah The Alternative Civilization (Tariq Ramadhan menyebutnya dlm Bhs. Arab sebagai _al-Badil al-Tsaqafi_). Pikiran ini diajukan utk memberi respons terhadap fenomena peradaban dunia yg mengalami kerusakan serius baik dalam bentuk “gangguan besar” _(great disruption)_, atau “kerusakan dunia yg bersifat akumulatif _(accummulative global damages/ fasad al-‘alam al-mutarakim)_.

Di tingkat global ada semacam konsensus bagi adanya Tata Dunia Baru (New World Order). Dalam pembicaraan di kalangan cendekiawan Muslim dunia disepakati perlu adanya jawaban Dunia Islam terhadap problematika dunia tsb. Mahathir Muhammad pada 2010 mengadakan konperensi internasional di Kuala Lumpur dgn tema _Toward a New World Order_. Dengan obsesi Pesan Bogor 2018 ttg Wasatiyyat Islam, dan Pancasila sebagai Jalan Tengah Islami, pada Agustus 2018 saya adakan The Seventh World Forum dgn tema _The Middle Path for the World Civilization_ (Jalan Tengah sebagai Solusi Peradaban Dunia) yg melahirkan Pesan Jakarta.

Kemudian, Wawasan Jalan Tengah _(wasathiyyat Islam)_, ditambah dengan watak Islam sebagai _din al-rahmah wa al-salamah_ dengan Wawasan Kasih Mondial _(rahmatan li al-‘alamin/mondial peace and mercy)_ dan Islam sebagai _din al-hadharah_ (agama peradaban berkemajuan) saya kristalkan menjadi gagasan tentang Khilafah Kultural-Sivilisisional. Saya memilih konsep khilafah karena itu merupakan akar dari penciptaan dan dasar dari eksistensi manusia. Tentu dasar eksistensi ini berpangkal pada prinsip Tauhid (dalam pengertian kemenyatuan penciptaan atau _unity of creation_) sebagai faktor ontologis/fondasi metafisik. Saya mempertimbangkan konsep Khilafah Perenial sebagai faktor instrumental/faktor epistemologis. Realisasi Khilafah Perenial meniscayakan adanya faktor aksiologis/fondasi etik berupa _ishlah_ atau orientasi kerja kebaikan dan kemaslahatan dalam bentuk amal saleh kebudayaan dan peradaban. _Ishlah_, dapat diartikan pembangunan/perbaikan/rekonstruksi/restorasi, perlu bermuara pada perdaban saleh. Ayat tentang _khalifatullah fi al-ardh_ dalam al-Qur’an didahului oleh ayat tentang perintah agar manusia melakukan _ishlah_ (menjadi _min al-mushlihin)_. Sampai di sini, saya mengajukan sistematika baru ajaran Islam dalam kerangka filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi: Tauhid >>> Khilafah >>> Ishlah. Namun yg terakhir memikiki tridimensi yakni kasih-sayang _(rahmah)_, Jalan Tengah _(wasathiyyah)_, dan berkemajuan _(hadharah)_. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sebuah Peradaban Baru/Tata Dunia Baru _(New World Order/New World System)_ dapat diwujudkan. Inilah yg saya ajukan sebagai Khilafah Kultural-Sivilisisional. Khilafah dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai respons terhadap _al-Madinat al-Munawwarah_ atau peradaban yg mencerahkan _(enlightening civilization)_ yg dibangun Muhammad SAW. Pada tingkat tertentu, tamaddun seperti itu dikembangkan oleh _al-Khilafat al-Rasyidah_ yaitu empat sahabat Nabi, yg sebenarnya dari awal ingin disebut sebagai _Khalifat Rasulillah_. Dari titik ini konsep khilafah yg berhubungan dgn sistem kekuasaan bermula. Dari titik ini pula banyak ulama/fukaha, khususnya dari kalangan Ahlussunnah Waljamaah melakukan teoritisasi ttg khilafah sebagai ajaran Islam dan mengaitkannya dengan kenabian seperti Al-Mawardi menyebutnya sebagai _khilafat al-nubuwwah_, bahkan ada yg mengaitkannya dengan ketuhanan (khalifah sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi/ _zhillullah fi al-ardh_ . Al-Ghazali dalam buku berbahasa Persia mensejajarkan khalifah/pemimpin politik dengan nabi: Nabi dapat wahyu, pemimpin politik dapat _farr-i Izady_. Sebenarnya konsep khilafah adalah tipikal Sunni (berdasarkan pada syura dan baiah), yg berbeda dengan konsep Syiah yaitu imamah (berdasarkan walayah dan ishmah Dimensi Ilahi pada konsep khilafah ini ditolak oleh Ibnu Khaldun. Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun menilai _al-Khilafat al-Rasyidah_ merupakan kekuasaan keagamaan _(al-sulthat al-diniyyah)_, namun setelahnya berubah menjadi kekuasaan keduniaan _(al-sulthat al-madaniyyah)_. Khilafah historis yg pernah ada setelah _al-khilafat al-rasyidah_ telah bertransformasi menjadi kerajaan (istilah Ibnu Khaldun: _fi inqilab al-khilafah ila al-mulk_), dan para orientalis seperti Gibb dan Hudgson menganggapnya sebagai revivalisasi patrimonialisme Arab.

Pada era modern, kritik terhadap revivalisasi khilafat historis datang dari sejumlah ulama/cendekiawan Muslim antara lain Muhammad Imarah, Dhiya al-Din Rais, dan sebelumnya ‘Ali ‘Abd al-Raziq. Yg terakhir, dalam karyanya _Al-Islam wa Ushul al-Ahkam_ yg ditulis sebagai tanggapan terhadap karya Rasyid Ridha yg berjudul _Al-Imamah wa al-Khilafatul ‘Uzhma_, bahkan secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak menentukan sistem negara atau pemerintahan, tapi diserahkan kepada kaum Muslimin utk menentukannya berdasarkan kaidah hukum, logika politik, dan pengalaman bangsa-bangsa.

Oleh karena itu, konsep khilafah politik sebagai bentuk revivalisasi khilafah historis yg diajukan oleh sementara ulama setelah likuwidasi khilafah di Turki pada 1924, seperti pada gagasan Rasyid Ridha _(al-imamah wa al-khilafat al-‘uzma)_, Abul Kalam Azad _(the Caliphate Movement)_, atau Al-Nabhani dgn Hizbut Tahrir, pada hemat saya, bersifat reduksionis _(tahfidh al-ma’ani)_. Gagasan mereka tentang Khilafah Politik ini memang dapat dipahami dalam konteks logika situasi politik di Dunia Islam pada paruhan pertama Abad Kedua Puluh. Gagasan-gagasan itu perlu dihargai sebagai ijtihad yg mungkin relevan dengan masanya. Namun, pada masa pasca kolonialisme dgn terbentuknya Negara Bangsa (Nation State), dan negeri-negeri Muslim membentuk sistem pemerintahan masing-masing, maka Khilafah Politik tidak diperlukan lagi.

Utk Indonesia tercinta, pada 17 Agustus 2010 saya menyampaikan Taushiyah Kebangsaan di PP Muhammadiyah dgn judul “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah” (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Setahun kemudian Ketua MPR Taufik Kiemas (alm) meminta saya menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Pancasila 1 Juni, saya sampaikan judul serupa dengan tambahan frasa “Baituna Jannatuna” (RumahKita, Surga Kita). Pikiran _darul ‘ahdi was syahadah_ merupakan tanggapan terhadap konsep dalam pemikiran politik Islam klasik yg mengenal istilah _Dar al-Silm_ atau _Dar al-Islam_ (Negara Islam), _Dar al-Kufr_ atau _Dar al-Harb_ (Negara Kafir yg bisa diperangi), _Dar al-Sulh_ (Negara Damai), dan lain sebagainya. Alhamdulillah gagasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah menjadi Keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar Tahun 2015. Sebagai konsekwensi logis dari ketetapan hati kita terhadap Negara Pancasila adalah implementasi Pancasila itu sendiri dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Di sinilah masalahnya: kehidupan nasional mengalami distorsi, deviasi, dan disorientasi dari nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya dalam sistem politik dan sistem ekonomi. Pancasila terlalu banyak diperkatakan tapi kurang diperbuatkan. Kelemahan bangsa dalam mengamalkan Pancasila membuka celah bagi munculnya paham atau ideologi-ideologi lain. Ideologi-ideologi ini akan subur berkembang jika Pancasila gagal diamalkan secara sejati dan nyata.

Dalam konteks itulah, saya tidak setuju dengan cara kita menghadapi kemunculan ideologi non bahkan anti Pancasila yg lebih mengedepankan kekuasaan, bukan dialogis persuasif. Ideologi berada dalam pikiran manusia, tidak akan mudah hilang dengan membunuhnya, apalagi jika “pembunuhannya” menampilkan ketidakadilan, dan faktor lingkungan diabaikan.

Sebagai pemangku amanat di Organisasi Kemasyarakatan Islam, saya prihatin dan sensitif terhadap cara kita mengatasi masalah yg berhubungan dengan Islam dan umat Islam, seperti masalah terorisme, jamaah, khilafah, dan lain sebagainya. Pemerintah cenderung melakukan generalisasi yang berakibat pada distorsi image Islam. Isu-isu tadi berhubungan dengan ajaran atau konsep Islam. Dan kelompok Islam yg melakukannya sebenarnya memperjuangkan apa yg bisa disebut sebagai _self claimed Islamic doctrine_ (doktrin yg diklaim secara sepihak), karena bukan arus utama pemikiran umat Islam. Maka seyogyanya perlu ada kehati-hatian, agar tidak mendistorsi ajaran-ajaran mulia tadi.

Dalam menjaga keutuhan umat dan mencegah konflik internal yg jika terjadi akan mengganggu stabilitas nasional, Organisasi/Lembaga Islam perlu menjadi _”mediating and moderating force”_ (kekuatan penengah dan pemersatu). Itulah orientasi Muhammadiyah, atau MUI, dan lain-lain yg memilih menjadi Tenda Besar _(al-khaimat al-kubro)_ bagi semua elemen umat. Seperti motto Pondok Modern Gontor, “berada di atas dan untuk semua golongan”, orientasi kepemimpinan ini cenderung mengayomi setiap dan segenap elemen, walau tidak bersetuju dengan paham yg dikembangkannya. Dialog intra umat seagama ini lebih utama dan pertama sebelum dilakukan dialog antar umat berbeda agama _(ukhuwah Islamiyah sebelum ukhuwah wathoniyyah)_. Pilihan ini tidak mudah, karena rentan ditolak oleh pihak yg berlawanan, dan rentan dianggap ambivalen. Anggapan itu sah saja, tapi selama diniatkan utk kemaslahatan maka tidak perlu berhenti di tengah jalan.

Dalam latar demikianlah, khususnya gagasan khilafah Kultural-Sivilisisional tadi (bahwa khilafah tidak hanya bercorak politis), saya merasa terusik dengan pengungkapan wacana polarisasi ideologis. Polarisasi demikian, terutama dalam nada generalisasi pejoratif dikaitkan dengan Pancasila. Polarisasi demikian potensial mendorong perpecahan di tubuh bangsa.

Dengan kerendahan hati saya menunggu kritik terhadap substansi pikiran di atas. Tanggapan mengenai pribadi dan mengandung sinisme tentu tidak perlu saya ditanggapi. Ada tanggapan yg menganggap saya pendukung khilafah politik, padahal seperti dijelaskan panjang di atas, saya mengajukan gagasan khilafah baru (sambil ingin merekonstruksi konsep khilafah yg terreduksi dan terdistorsi).

Jelasnya, posisi pikiran yg saya ajukan: Khilafah adalah ajaran Islam yg mulia dan memiliki keluasan dan kedalaman makna. Khilafah Politik merupakan reduksi terhadap kedalaman dan kemuliaan tadi. Khilafah perenial yg Qur’ani perlu dijelmakan oleh manusia (lintas agama dan bangsa) menjadi Khilafah Kultural-Sivilisisional, yaitu Tata Dunia Baru _(World Order_)utk menggantikan Sistem Dunia _(World System_) yg sekuler dan membuat kerusakan dunia yg bersifat akumulatif.

Atas kritik dan koreksinya saya ucapka terima kasih

Salam,
M. Din Syamsuddin
(ditulis dalam perjalanan dari Zurich menu Lindau, Jerman menghadiri Sidang Religions for Peace Internasional).